Efisiensi Anggaran, Program Mudik Gratis Diminta Jangan Dihapus

Jakarta Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyayangkan Pemerintah melalui Kementerian perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis. Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran.

Djoko menilai mestinya, tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak. 

“Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan Program Mudik Gratis untuk keselamatan, selain untuk meringankan beban keuangan masyarakat. Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum (roda 4 dan roda 2), sehingga angka kecelakaan turun,” kata Djoko dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/3/2025)

Djoko menambahkan program Mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik. Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan. 

Peningkatan Minat Masyarakat Mudik Pakai Angkutan Umum

Djoko menyebut lebaran merupakan momentum sakral bagi masyarakat Indonesia, di mana banyak warga yang berupaya untuk pulang ke kampung halaman guna merayakan Idul Fitri bersama keluarga. 

Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, sejak tahun 2023 terdapat peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. 

Tahun 2023, moda KA antar kota menjadi pilihan 39,32 juta orang, disusul bus sebanyak 37,51 juta orang, mobil pribadi 35,42 juta orang, dan sepeda motor 31,12 juta orang. 

Sementara pada 2024, jumlah pemudik yang memilih KA antar kota mencapai 39,32 juta orang (20,3%), bus 37,51 juta orang (19,37%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29%), serta sepeda motor 31,12 juta orang (16,07%).