Dukung Rumah Murah, Pemerintah Suntik Modal Rp 6,68 Triliun ke PT SMF

Jakarta – Pemerintah resmi memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6,68 triliun kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF. Langkah ini diambil untuk memperkuat pembiayaan rumah yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2025.

BACA JUGA:PT Pelni Dapat Suntik Modal Rp 1,5 Triliun, Dikucurkan Lewat Danantara 

BACA JUGA:Pemerintah Suntik Modal Rp 2,27 Triliun ke PT KAI dan PT INKA

BACA JUGA:Pengadaan 6 Kapal Baru, Pelni Usul Skema Pendanaan di Luar PMN

BACA JUGA:Komisi XI Setujui PMN 2025 Rp 11,5 Triliun untuk 4 BUMN

Berdasarkan salinan PP tersebut, dikutip Rabu (4/2/2026), penambahan modal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan penugasan pemerintah dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dana ini akan digunakan untuk:

• Penyediaan Likuiditas: Memberikan dukungan pendanaan jangka menengah atau jangka panjang kepada perbankan penyalur KPR FLPP.
• Keterjangkauan Hunian: Menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan agar tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.

Rincian Nilai dan Sumber Dana

Nilai pasti dari penambahan penyertaan modal negara ini adalah sebesar Rp 6,68 triliun.

Seluruh dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Suntikan modal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SMF sebagai secondary mortgage facility dalam menyalurkan dana murah ke perbankan. Dengan adanya likuiditas yang cukup, diharapkan lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa mendapatkan akses KPR dengan bunga tetap dan cicilan yang ringan.

Peraturan Pemerintah ini mulai resmi berlaku sejak tanggal diundangkan pada 30 Desember 2025 oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.