DPR Minta Pemerintah Geser Tolok Ukur Keberhasilan Ekonomi

Jakarta – Pembangunan ekonomi Indonesia harus menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penguatan ekonomi desa, hilirisasi, kemandirian energi, dan efisiensi APBN.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah perlu menggeser tolok ukur keberhasilan ekonomi dari sekadar capaian makro menjadi peningkatan daya beli, kesempatan kerja, produktivitas, serta kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:RUU Migas Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR

BACA JUGA:Paripurna DPR Setujui 11 Calon Hakim Agung, Ini Daftarnya

BACA JUGA:Refleksi HUT RI, Sahroni Minta Penegakan Hukum Jangan Tunggu Viral

“Indonesia tidak boleh dibangun hanya untuk satu masa jabatan. Indonesia harus dipersiapkan untuk satu zaman, bahkan untuk satu abad ke depan,” ujar Misbakhun di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi penggerak ekonomi karena pemerintah menyerap bahan pangan dari petani, nelayan, koperasi, dan UMKM. 

“Bahan pangan yang diserap dari petani, nelayan, dan UMKM lokal akan menciptakan rantai nilai dari hulu ke hilir. Satu piring makanan bergizi menghubungkan petani, koperasi, hingga anak-anak sekolah,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah mengoptimalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi daerah. 

“Kopdes Merah Putih harus hidup, bukan sekadar papan nama. Ia harus menjadi offtaker hasil pertanian, distributor kebutuhan pokok, dan lembaga keuangan mikro desa,” ujarnya.

Menurut Misbakhun, KDMP dapat meningkatkan daya tawar petani, memperpendek rantai distribusi, menstabilkan harga pangan, dan menciptakan lapangan kerja di desa.

Ia meminta pemerintah menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi agar aktivitas ekonomi tidak hanya berputar di kota.