DPR Minta Gaji ASN Daerah Tetap Lewat Bank

Jakarta – Rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diminta tidak mengganggu bisnis Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan gaji PNS dan PPPK daerah tetap disalurkan melalui BPD masing-masing, sedangkan koperasi dilibatkan sebagai mitra layanan.

BACA JUGA:IKN Raih Investasi Rp 6,56 Triliun untuk Hunian ASN dan Fasilitas Kota

BACA JUGA:Alih Tangan Gaji ASN dan Pensiunan ke Koperasi

BACA JUGA:Otorita IKN Tunjuk Nindya Karya Bangun 8 Tower Hunian ASN

BACA JUGA:Cara Cek Keaslian SK BKN agar ASN Terhindar dari Penipuan

Rifqinizamy mengatakan, pemindahan kas dan transfer gaji dari bank daerah ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi menggerus dana murah yang selama ini menjadi penopang usaha BPD. Kekhawatiran itu, menurut dia, juga disampaikan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda).

“Dalam beberapa waktu terakhir, Asosiasi Perbankan Daerah atau Asbanda yang merupakan himpunan dari bank-bank pembangunan daerah seluruh Indonesia mengkhawatirkan adanya perpindahan kas dan transfer gaji dari bank-bank daerah ke Himbara,” kata Rifqinizamy kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

Ia menjelaskan, dana murah di bank daerah rata-rata mencapai 70%. Jika dana tersebut berpindah, BPD berpotensi kehilangan sumber pendanaan yang penting bagi keberlangsungan bisnisnya.

“Hal ini tentu membuat dana murah yang ada di bank-bank daerah sejumlah rata-rata 70 persen akan bergeser dan itu akan membuat banyak bank daerah kita kolaps di Indonesia. Bagi Komisi II DPR RI, bank daerah sebagai BUMD tentu harus diproteksi,” tegasnya.

Untuk menghindari persoalan tersebut, Rifqinizamy menyarankan agar rencana penyaluran gaji melalui koperasi dibagi berdasarkan instansi.