DPR AS Setujui Pembatalan Tarif Trump terhadap Kanada

Jakarta – DPR AS mengesahkan resolusi yang menolak tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Kanada, menjadi pukulan bagi Ketua DPR Mike Johnson dari Partai Republik sekaligus teguran langka dari partainya terhadap kebijakan ekonomi utama presiden.

Resolusi tersebut disetujui oleh DPR dengan suara 219-211, dengan beberapa anggota Partai Republik membelot untuk mendukungnya. Satu anggota Partai Demokrat, Perwakilan Jared Golden dari Maine, memberikan suara menentang RUU tersebut. Demikian dikutip dari CNBC, Jumat (13/2/2026).

BACA JUGA:Kanada Suntik Rp 505 Miliar ke Indonesia Infrastructure Finance

BACA JUGA:Remaja 18 Tahun Jadi Tersangka Penembakan di Sekolah British Columbia Kanada

Resolusi tarif yang diajukan Perwakilan Gregory Meeks dari Partai Demokrat dipertimbangkan sehari setelah pemungutan suara prosedural terkait aturan yang bertujuan memblokir upaya DPR menantang tarif Trump gagal, meski mendapat dukungan dari tiga anggota Partai Republik.

Trump memperingatkan akan ada konsekuensi jika mereka menolak keputusannya mengenai tarif selama pemungutan suara.

Setiap anggota Partai Republik, baik di DPR maupun Senat, yang memilih menentang tarif akan menanggung konsekuensi serius pada saat Pemilu, dan itu termasuk Pemilu Pendahuluan!” tulis Trump di akun media sosial TRUTH.

Tarif telah memberi kita Keamanan Ekonomi dan Nasional, dan tidak ada anggota Partai Republik yang seharusnya bertanggung jawab atas penghancuran hak istimewa ini,” unggahnya.

Risiko tersebut dinilai sepadan, khususnya bagi mereka yang mewakili daerah pemilihan yang mudah berubah arah politik, di mana kebijakan tarif tidak mendapat dukungan luas.

Salah satu nggota DPR Don Bacon, dari Partai Republik Nebraska mengatakan, Gedung Putih sempat mencoba membujuk atau menekan dia agar mengubah pilihannya, tetapi upaya itu tidak berhasil. Ia tetap memilih mendukung resolusi anti-tarif.

“Saya memilih berdasarkan prinsip,” kata Bacon tentang pemungutan suara prosedural pada Selasa.

“Mereka mencoba memberikan insentif untuk Nebraska, tetapi saya bertanya bagaimana dengan 49 negara bagian lainnya?” ia menambahkan.