DJP Usut Dugaan Penyelewengan Pajak 2016-2019, Ini Industri yang Ditarget

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mengusut dugaan kasus penyelewengan pajak di sektor industri yang terjadi pada periode 2016-2019, ketika negara gencar melakukan pembangunan infrastruktur.

Sejumlah perusahaan material untuk kebutuhan konstruksi seperti baja dicurigai tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN) selama masa itu.

BACA JUGA:Efek Free PPN DTP 2026, Penjualan Pengembang di Karawang Ini Melonjak

BACA JUGA:Purbaya: Kemarin Pejabat Bisa Disogok, Sekarang Saya Buktikan Kita Tidak Bisa!

BACA JUGA:Kim Seon Ho Hilang dari Iklan Brand Fesyen Buntut Kasus Dugaan Penggelapan Pajak

Tak hanya baja, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki para pelaku industri terkait semisal produsen bata ringan atau hebel.

Ada beberapa industri yang juga melakukan hal yang sama, seperti hebel dan yang lain-lain. Memang ada beberapa yang terindikasi. Ketika masa booming construction itu, bahan-bahan konstruksi yang memang cash basis tidak bayar PPN ke negara, ujarnya di Kawasan Industri Milenium, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

Bimo memaparkan modus operandi wajib pajak (WP) badan yang diduga menggelapkan pajak tersebut. Antara lain, dengan cara melaporkan penjualan tanpa memungut PPN.

Kemudian modus yang lain itu menggunakan rekening pengurus, rekening pemegang saham dan rekening karyawan untuk menyembunyikan omzet. Dan ini rentang waktu yang sedang kita sidik itu ada dari 2016 sampai 2019, tuturnya.