DJP Perketat Aturan Restitusi, Kriteria Wajib Pajak Jadi Sorotan

Jakarta – Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengatakan akan memperketat aturan mengenai pengembalian pendahuluan lebih bayar pajak atau restitusi. Meskipun, dia menegaskan pengetatan ini tidak menghilanhkan hak wajib pajak.

Bimo menerangkan aspek kriteria wajib pajak akan menjadi sorotan. Utamanya menata ulang wajib pajak yang berhak mendapatkan restitusi.

BACA JUGA:Pelaporan SPT Tahunan Tembus 13,05 Juta Wajib Pajak

BACA JUGA:Top 3: Batas Akhir Pelaporan SPT Tahunan Pajak Badan Diperpanjang

BACA JUGA:Top 3 News: Coretax Bermasalah Saat Batas Lapor SPT Pribadi, DPR Minta Evaluasi

BACA JUGA:Pemerintah Kantongi Rp 462,7 Triliun dari Pajak dan Bea Cukai hingga Maret 2026

Nah yang kita lakukan kita menata ulang. Jadi kriteria wajib pajak risiko rendah, kriteria wajib pajak tertentu yang bisa diberikan pengembalian pendahuluan, dan kriteria wajib pajak patuh itu kami regulasi ulang, kata Bimo di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Menteng Dua, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Dia mengamini, dalam perkembangan fasilitas oendahuluan tadi, banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak dan masuk pemeriksaan penyidikan oleh DJP. Menurutnya, ada kekhawatiran restitusi pajak tidak diberikan secara tepat.

Jadi memang ada moral hazard disitu, maka wajar saja ketika kami me-review aturan yang sudah 5 tahun tersebut, ucapnya.

Bimo memastikan, pengetatan aturan tersebut tidak akan mengurangi hak wajib pajak. Jadi tidak akan mengurangi hak hanya memang kalau tidak masuk ke kriteria ya kita akan periksa itu proses yang biasa, tegas dia.