Ditjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan Lapor SPT Tahunan hingga 30 April 2026

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membawa kabar melegakan bagi para wajib pajak orang pribadi. Instansi di bawah Kementerian Keuangan ini resmi menetapkan kebijakan penghapusan sanksi administratif bagi mereka yang terlambat melakukan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

Kebijakan ini tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-28/PJ.09/2026. Langkah ini diambil sehubungan dengan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang sedang berjalan, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam masa transisi sistem tersebut.

BACA JUGA:DJP: Pelaporan SPT Pajak Capai 10,6 Juta hingga 1 April 2026

BACA JUGA:Pelaporan SPT hingga 30 Maret 2026 Capai 10,1 Juta

Batas Waktu Normal Tetap 31 MaretSecara aturan umum, tanggal jatuh tempo untuk pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 tetap jatuh pada 31 Maret 2026. Namun, melalui kebijakan terbaru ini, wajib pajak diberikan kelonggaran waktu satu bulan penuh.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan SPT, pembayaran pajak, atau pelunasan kekurangan pembayaran setelah 31 Maret 2026 hingga 30 April 2026, akan dibebaskan dari sanksi administrasi.