Disambangi DPR, Menteri Ara Pastikan Pakai Data Bangun Rumah Rakyat

Jakarta – Saat diskusi bersama DPR dan BPS, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara) memastikan pihaknya terus bekerja berbasis data. Ia menegaskan tidak ingin sembarangan dalam membangun rumah untuk masyarakat. 

Kami membahas pentingnya data dalam menyalurkan bantuan dan menentukan program-program perumahan,” kata pria yang akrab disapa Ara ini, usai berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

BACA JUGA:Strategi Menteri Ara Tangani Penataan Kawasan Kumuh di Lampung

BACA JUGA:Rusun Subsidi Meikarta Segera Dibangun, Menteri Ara Target Groundbreaking 8 Maret

BACA JUGA:Program Bedah Rumah Kementerian PKP Mulai Jalan Maret 2026

Ara menegaskan, data yang dipakai bukan dari pihak lain melainkan Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS dianggap memberikan kajian yang lebih akademis karena berbasis riset.

Data BPS menjadi dasar utama kami dalam perumusan kebijakan agar lebih akademis, berbasis riset, dan berkeadilan,” ujar Ara.

Ara menyampaikan, tambahan anggaran yang ditingkatkan oleh DPR hingga dua kali lipat, yakni dari sekitar Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun, dipastikan akan digunakan sebaik mungkin. Bahkan sejauh ini Rp8 triliun atau 80% dari total anggaran sudah digelontorkan dalam berbagai program perumahan rakyat.

Kenaikan anggaran ini akan kami gunakan secara maksimal, dengan kerja keras dan integritas, agar program perumahan rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai penggunaan data BPS oleh Kementerian PKP merupakan langkah konkret untuk memastikan tujuan program ini tidak ada yang bias. Maka pemerintah bisa menjamin keadilan dan akurasi program pemerintah. 

Program-program pro rakyat ini harus tepat sasaran dan memenuhi azas keadilan, tidak boleh bias atau merugikan masyarakat,” ujar Saan dalam kesempatan serupa.