Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan Rp 13,2 Triliun Masuk Kas Negara

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyatakan, penerimaan Rp 13,2 triliun dari penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan tahap 8 akan masuk ke kas negara dan menjadi bagian dari penerimaan APBN 2026.

Suahasil mengatakan penerimaan tersebut akan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan pajak sesuai dengan jenis penerimaannya.

BACA JUGA:Suahasil Minta Bea Cukai Perkuat Pengawasan Barang Ilegal

BACA JUGA:Top 3: Suahasil Nazara Lantik 17 Pejabat Kemenkeu

BACA JUGA:Kemenko Hilirisasi Dapat Anggaran dari ESDM, Begini Penjelasan Suahasil

“Rp 13,2 triliun tadi dari Satgas PKH menjadi bagian dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak,” ujar Suahasil Nazara usai acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan Tahap 8 di Kejaksaan Agung, Selasa (6/10/2026).

Suahasil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan penerimaan tersebut untuk membiayai berbagai belanja negara, termasuk belanja prioritas pemerintah dan Presiden.

Pemerintah akan memasukkan penerimaan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tersebut dalam pencatatan penerimaan negara tahun anggaran 2026.

Masuk ke kas negara, jadi pendapatan negara dan nanti keluar melalui belanja negara berbagai macam belanja prioritas presiden, belanja prioritas pemerintah,” kata Suahasil.

Suahasil mengatakan, dinamika ekonomi internasional turut memengaruhi kebutuhan belanja negara pada 2026 sehingga pemerintah akan melaporkan perkembangan penerimaan dan belanja dalam laporan APBN.

Pemerintah juga akan menyampaikan perkembangan APBN hingga akhir September 2026 kepada media dalam dua hari setelah kegiatan tersebut.

Suahasil menegaskan penerimaan Rp 13,2 triliun dari penyerahan tahap 8 akan menjadi bagian dari penerimaan negara sebelum pemerintah mengalokasikan melalui pos-pos belanja APBN.