Danantara Kelola Aset Rp 14.715 Triliun, Ini Efeknya ke Ekonomi Indonesia

Jakarta Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengaku optimistis kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagatha Nusantara (Danantara) bakal mendongkrak perekonomian bangsa dan negara ke depannya.

Saya kira ini merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa dan negara ini. Dengan adanya Danantara, kesejahteraan ketahanan dan kemandirian ekonomi bangsa bisa terwujudkan. Danantara juga bisa kita katakan sebagai milestone (batu loncatan) dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, ucap Adies Kadir dikutip Selasa (25/2/2025).

Sebagai informasi, Danantara dibentuk setelah adanya revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025.

Adies kembali menegaskan, melalui Danantara sistem tata kelola BUMN nantinya juga akan jauh lebih terukur dan terarah.

Tata kelola BUMN kita ke depan akan jauh lebih terkonsolidasi dengan baik. Saya juga meyakini Danantara akan mampu mengorkestrasi BUMN untuk lebih kompetitif atau memiliki daya saing yang kuat, ujarnya.

Selain itu, Adies meyakini, kehadiran Danantara juga bisa memacu pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditargetkan pemerintah.

Jika melihat dana modal kelolaannya yang mencapai Rp 14.715 triliun, saya kira target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah sebesar 8% bukan hal mustahil bisa tercapai dengan hadirnya Danantara ini, ujarnya.

Menurutnya, kehadiran Danantara juga merupakan wujud transformasi pengelolaan sektor investasi strategis yang lebih visioner.

Sektor investasi akan tumbuh positif dengan kehadiran Danantara ini. Sektor investasi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi memang perlu daya dukung yang memadai agar ada efek positif berupa peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat ke depannya. Sekali lagi, kami DPR RI mengapresiasi dan mendukung penuh kehadiran Danantara ini, pungkasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan BPI Danantara sebagai lembaga pengelola aset dan dividen BUMN.