Dana Pengembangan Jalan Tol Bakal Dikelola Badan Khusus Kementerian PU

Jakarta – Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol akan dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga. Hal ini untuk memperkuat pengelolaan dana pengembangan jaringan jalan tol yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pembentukan balai itu, menurut Menteri PU Dody Hanggodo dilandasi Pasal 93 PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol yang membuka ruang pembentukan unit pengelola dana dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

BACA JUGA:PNBP Nikel Tembus Rp 21 Triliun hingga Agustus 2026

BACA JUGA:Target PNBP Naik Rp 5,1 Triliun, Wamenkeu Tegaskan Bukan dari Danantara

Dengan pembentukan Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Pemerintah ingin menekankan pentingnya tata kelola dana yang kuat seiring besarnya investasi dan panjangnya jangka waktu konsesi pengusahaan jalan tol,” kata Dody di Jakarta, Selasa.

Dirinya menambahkan investasi jalan tol nilainya besar dan jangka waktu pengusahaannya panjang. Penerimaan dan dana pengembangannya harus dikelola dengan baik agar dapat kembali memperkuat jaringan jalan tol.

Mandat tersebut kemudian diwujudkan melalui Peraturan Menteri PU Nomor 17 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum yang ditetapkan pada 10 Agustus 2026.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati menuturkan, dengan ada balai itu, pengelolaan dana pengembangan jalan tol menjadi lebih terstruktur, mulai dari penyusunan rencana dan program, tata kelola penerimaan, penyaluran dana, hingga pengelolaan data dan informasi.

Fungsinya juga mencakup analisis usulan sumber pendapatan, administrasi PNBP, izin penggunaan penerimaan, serta pemantauan kinerja penyaluran dana.

Dalam masa transisi, PNBP dari pengusahaan jalan tol dan penerimaan lain untuk pengembangan jaringan tetap disetorkan ke kas negara sampai balai ditetapkan untuk menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kata Komang.