Dampak Gangguan Listrik ke Industri Nasional

Jakarta – Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendorong penguatan keandalan pasokan listrik nasional guna meningkatkan daya saing kawasan industri dan menarik lebih banyak investasi.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menyampaikan HKI menilai gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan yang lebih mendasar terhadap sistem ketenagalistrikan nasional.

BACA JUGA:Jawa Gelap Bergilir, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

BACA JUGA:Bahlil Buka Suara Soal Kompensasi Warga Terdampak Pemadaman Listrik

Menurut dia, di tengah upaya Indonesia menjadi negara industri maju, pusat hilirisasi, basis manufaktur regional, dan tujuan investasi global, keandalan listrik dinilai telah menjadi fondasi utama daya saing ekonomi nasional.

Organisasi yang menaungi lebih dari 170 kawasan industri di berbagai wilayah Indonesia tersebut menyatakan pasokan listrik memiliki peran vital bagi ribuan perusahaan nasional maupun multinasional yang beroperasi di sektor manufaktur, petrokimia, logistik, makanan dan minuman, elektronik, otomotif, mineral, pusat data hingga industri berteknologi tinggi.

Menurut dia, dalam industri modern proses produksi berlangsung secara terintegrasi dan berkesinambungan. Ketika listrik terputus, tidak hanya mesin yang berhenti beroperasi, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem produksi, merusak bahan baku, menunda pengiriman, menghambat rantai pasok, hingga menimbulkan biaya tambahan untuk pengoperasian sistem cadangan.

HKI menilai tantangan tersebut akan semakin besar seiring masuknya investasi baru yang membutuhkan tingkat keandalan listrik sangat tinggi. Investasi pada sektor hilirisasi mineral, kendaraan listrik, pusat data, kecerdasan buatan (AI), industri petrokimia, hingga manufaktur berteknologi tinggi membutuhkan pasokan energi yang stabil.

Lebih lanjut, pihaknya mengusulkan agar pemerintah memberikan kemudahan bagi kawasan industri untuk memperoleh wilayah usaha (Wilus) ketenagalistrikan, serta membangun pembangkit listrik sendiri sesuai kebutuhan masing-masing kawasan.

“Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi kawasan industri yang ingin memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan sendiri. Industri membutuhkan kepastian. Ketika investasi sudah masuk, pabrik sudah berdiri dan ribuan tenaga kerja bergantung pada aktivitas produksi, maka pasokan energi harus memiliki tingkat kepastian yang setara,” katanya dikutip dari Antara, Senin (22/6/2026).