Daftar Barang yang Kena PPN 12% per 1 Januari 2025, Ada Kulkas hingga Pulsa

Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tetap berlaku sesuai amanat Undang-Undang (UU). Artinya, PPN 12%.

PPN 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Diketahui, ketentuan itu tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Maka, per 1 Januari 2025, tarif PPN naik dari 11 persen menjadi 12 persen.

Mengutip Pasal 4 Ayat 1 UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, objek yang dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha

• Impor BKP
• Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha
• Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
• Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
• Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
• Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
• Ekspor JKP oleh PKP

Berikut adalah sederet jenis barang sehari-hari yang dikenakan PPN 12%:

• Barang elektronik: tv, kulkas, smartphone
• Pakaian dan barang-barang fashion: pakaian, tas, sepatu
• Tanah dan bangunan
• Perabotan rumah tangga: kursi, meja, lemari
• Makanan dan minuman yang disajikan hotel, restoran, rumah makan, dan sejenisnya
• Makanan olahan yang diproduksi kemasan: snack dalam kemasan
• Kendaraan bermotor: motor, mobil
• Pulsa telekomunikasi
• Kosmetik dan Sabun
• Perkakas
• Uang, emas batangan, dan surat berharga
• Produk digital: layanan streaming film & musik, jasa online, penggunaan aplikasi, game

Jasa Kena PPN 12%

Adapun contoh jasa yang dikenakan pajak PPN 12% sebagai berikut:

• Jasa layanan jaringan internet: wifi
• Jasa boga atau catering
• Jasa penyediaan tempat parkir
• Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
• Jasa perhotelan
• Jasa pelayanan kesehatan medik
• Jasa tenaga kerja
• Jasa angkutan umum di darat, air, udara dalam dan luar negeri
• Jasa kesenian dan hiburan
• Jasa pendidikan
• Jasa keagamaan
• Jasa asuransi (kecuali jasa penunjang asuransi termasuk agen, penilai kerugian, dan konsultansi asuransi)
• Jasa pelayanan sosial
• Jasa keuangan
• Penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya >6.600 watt juga dikenakan pajak PPN 12%