Daerah Sulit Bayar Gaji PPPK, Pemerintah Siapkan Tambahan Dana

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah memantau kondisi fiskal seluruh pemerintah daerah untuk memastikan kemampuan membayar gaji pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), setelah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah membuka peluang memberikan tambahan dana kepada daerah yang mengalami keterbatasan fiskal.

Purbaya mengatakan pemerintah telah memetakan daerah yang berpotensi mengalami kesulitan membiayai gaji pegawai maupun kebutuhan layanan dasar. Menurut dia, jumlah daerah yang berpeluang memperoleh tambahan dana dapat mencapai sekitar 490 daerah, bergantung pada arahan Presiden.

BACA JUGA:Purbaya Pastikan KSSK Jaga Kepercayaan Pasar Usai Pengunduran Diri Gubernur BI

BACA JUGA:Dikabarkan Jadi Calon Gubernur BI, Purbaya: Itu Isu Abadi

BACA JUGA:Purbaya: Danantara Perkaya Informasi KSSK

“Sejak ada pemotongan TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang tidak bisa survive atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor setiap daerah di seluruh Indonesia,” ujar Purbaya di Kantor LPS, Selasa (28/7/2026).

Purbaya menjelaskan pemerintah terus menghitung kebutuhan tambahan anggaran bagi masing-masing daerah yang mengalami kekurangan fiskal. Hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar pemberian dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

“Mungkin sampai seluruhnya 490 daerah yang akan mendapatkan tambahan dana, tapi itu tergantung nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada,” kata Purbaya.