China Kembali Memanggil Pimpinan Perusahaan, Ada Apa?

Jakarta – China telah meningkatkan penegakan peraturan perusahaan pada 2026. Namun, analis mengatakan, kemungkinan besar tidak akan mengulangi tindakan keras pada 2021. Saat itu menghapus kapitalisasi pasar saham teknologi China US$ 1 triliun atau Rp 17.892 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.890).

Mengutip CNBC, ditulis Rabu, (24/6/2026), sejak Januari, pejabat telah membuka penyelidikan antimonopoli formal terhadap agen perjalanan online terbesar di China, Trip.com. Selain itu, pemerintah memanggil selusin raksasa teknologi termasuk Alibaba, Tencent, Douyin milik ByteDance, Baidu, JD.com, dan Meituan, atas persaingan harga yang agresif dan klaim promosi menjelang festival belanja pada Juni.

BACA JUGA:Kampus Ini Beri Gelar Profesor Kehormatan ke Purbaya

BACA JUGA:Lithuania Ganti Perdana Menteri untuk Ketiga Kalinya dalam 2 Tahun

BACA JUGA:Daftar Negara dengan Miliarder Terbanyak 2026, Amerika Tergeser

Pejabat juga mengirimkan peringatan keras awal bulan ini kepada Walmart China atas kegagalan keamanan pangan yang berulang di Sam’s Club.

“Konsentrasi tindakan dan jumlah perusahaan yang terlibat mau tidak mau mengingatkan kita pada tindakan keras regulasi terhadap perusahaan platform internet” dari lebih dari lima tahun yang lalu, ujar Chief China Strategist, Evercore, Neo Wang.

Selama rentang waktu dua tahun yang dimulai pada akhir tahun 2020, China melancarkan penindakan besar-besaran terhadap perusahaan-perusahaan terkuatnya, memblokir apa yang seharusnya menjadi debut pasar saham terbesar di dunia oleh perusahaan teknologi finansial Alibaba, Ant Group, memaksa raksasa layanan transportasi daring Didi Global untuk keluar dari bursa saham AS, dan meningkatkan pengawasan di berbagai sektor, mulai dari bimbingan belajar hingga pengembang properti dengan utang besar.

“Negara menegaskan kembali kendali politik atas data, ekspansi modal, ideologi bimbingan belajar, pencatatan saham di luar negeri, dan kekuatan platform, bersamaan dengan pembiayaan yang berlebihan,” ujar mitra dan pemimpin kebijakan teknologi untuk Tiongkok di DGA-Albright Stonebridge Group, sebuah perusahaan konsultan global, Paul Triolo.