Cetak Rekor 10 Tahun WTP, Purbaya Buka-bukaan soal Uang Negara

Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa pemerintah konsisten menjaga akuntabilitas keuangan negara. Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya berpatokan pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Purbaya mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025 kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian ini menjadi opini WTP ke-10 yang diraih pemerintah secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016.

BACA JUGA:Purbaya Optimistis Layer Cukai Baru Kurangi Peredaran Rokok Ilegal

BACA JUGA:Purbaya Gelontorkan Rp 7 Triliun untuk Benahi Data Desil DTSEN

BACA JUGA:Tekan Biaya Logistik, Purbaya Minta Aturan Kargo Udara Dikebut

Opini WTP ini merupakan yang kesepuluh kalinya diperoleh pemerintah sejak LKPP 2016. Hal ini membuktikan konsistensi dan keseriusan pemerintah dalam menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan negara, ujar Purbaya pada Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Ia menegaskan, pencapaian ini tidak membuat pemerintah berpuas diri. Hasil pemeriksaan BPK justru terus dijadikan acuan untuk membenahi pengelolaan keuangan negara ke depan.

Pemerintah tidak berhenti hanya pada pencapaian opini WTP. Kami terus berupaya agar informasi dalam LKPP memberi manfaat nyata bagi pengambilan kebijakan, bahan evaluasi pemerintah, serta menjadi informasi yang transparan bagi masyarakat luas, tambahnya.

Dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, pemerintah terus memperkuat tata kelola keuangan secara profesional, kompeten, hati-hati, dan berintegritas.

APBN akan terus dijaga agar tetap sehat dan kredibel. Dengan begitu, APBN dapat menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif, serta efektif dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, jelas Purbaya.