Catatan Pengusaha Soal Outsourcing di UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Jakarta – Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR RI mendapat perhatian dari kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti sejumlah ketentuan baru, terutama terkait pekerja alih daya atau outsourcing.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan terdapat sejumlah tambahan pengaturan dalam UU tersebut, mulai dari ketentuan outsourcing, pekerjaan masa depan, hingga pelatihan bagi tenaga kerja.

BACA JUGA:Apindo Luruskan Isu Jam Kerja 45 Jam Sepekan

BACA JUGA:Terkuak, Sejumlah Usulan Buruh Terkabul dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

BACA JUGA:ISF 2026: Bos Apindo Ungkap Tantangan Industri Hijau

Salah satu yang menjadi perhatian Apindo adalah masa kontrak pekerja outsourcing. Sebelumnya, Apindo mengusulkan agar masa outsourcing dapat berlangsung hingga lima tahun.

Jadi kan kita sudah sampaikan kan mengenai misalnya hubungannya dengan outsourcing, kalau itu kan kita minta tetap lima tahun, tapi itu kemudian dikurangi. Ya saya enggak tahu itu benar apa enggak, katanya dikutip dari Antara, Kamis (8/10/2026).

Dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan, masa kontrak pekerja outsourcing ditetapkan paling lama empat tahun. Kontrak awal dapat berlangsung maksimal dua tahun dan kemudian diperpanjang sebanyak dua kali, dengan masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun.

Shinta mengatakan Apindo juga telah menyampaikan pandangan terkait jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Menurut dia, pengusaha menilai kebutuhan outsourcing tidak selalu terbatas pada pekerjaan yang bersifat penunjang.

Tapi kita juga memikirkan alasan seperti jenis-jenis pekerjaan, kenapa dibutuhkan lebih dari pekerjaan penunjang, itu sudah memang kita sampaikan, ujarnya.