Buruh Minta Dedi Mulyadi Revisi UMP Jabar, Tuntut Penetapan Upah Sektoral Kota/Kabupaten

Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprotes penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat. Buruh memprotes tidak adanya upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Presiden KSPI, Said Iqbal mengisahkan bupati dan wali kota telah mengirimkan rekomendasi UMSK di masing-masing wilayah. Namun, pada penetapan final, UMSK itu tidak diputuskan.

BACA JUGA:Buruh Bakal Gugat UMP Jakarta dan UMSK di Jabar ke PTUN

BACA JUGA:UMP 2026 Naik Tak Sesuai Harapan Serikat Pekerja, 10 Ribu Buruh Geruduk Istana Negara Pekan Depan

BACA JUGA:Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Jadi Rp 5,73 Juta

Oleh karena itu, KSPI bersama buruh Jawa Barat menuntut agar Gubernur Jawa Barat menetapkan seluruh rekomendasi UMSK dari bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk Tahun 2026 dan merevisi Surat Keputusan Gubernur terkait UMSK, kata Iqbal dalam konferensi pers daring, Sabtu ( 27/12/2025).

Dia merujuk penetapan UMSK menjadi mandat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Kemudian, dia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang telah mengatur mekanisme penetapan UMSK. 

Sebagai contoh, upah minimum sektoral elektronik di Kabupaten Bekasi dihilangkan oleh Dedi Mulyadi, dicoret, katanya (perusahaan) tidak mampu, ujarnya.

Said Iqbal turut membantah perusahaan besar di Jabar tak mampu membayar upah. Menurut dia, kekhawatiran adanya PHK ketika ditetapkan UMSK merupakan pandangan keliru.

Itu alasan klasik. Tahun lalu, Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin juga alasannya sama (takut) terjadi PHK. Begitu dirubah dengan turun tangannya pemerintah pusat, enggak ada PHK, bebernya.