BUMN Sering Ngarang Keuntungan, Prabowo Bakal Usut Direksi 30 Tahun Terakhir

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menilai pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) kerap dilakukan secara seenaknya. Ia bahkan berencana untuk mengusut jajaran direksi BUMN dalam tiga dekade terakhir.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat berbicara mengenai jumlah entitas BUMN yang ternyata mencapai 1.074 entitas. Ia menduga banyak BUMN yang berjalan tanpa akuntabilitas.

BACA JUGA:Kontribusi Dividen BUMN 2026 Diprediksi Sentuh Rp 200 Triliun

BACA JUGA:OJK Siapkan Aturan Bursa Mineral dan Komoditas

BACA JUGA:BEI Ungkap Alasan IHSG Melonjak Setelah Pidato Prabowo

BACA JUGA:BSI Sampaikan Terima Kasih atas Apresiasi Presiden Prabowo soal Kinerja Bullion

Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, ternyata ada 1.074. BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini, kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Melihat kondisi tersebut, Prabowo berencana mengusut direksi BUMN dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Meski demikian, ia juga membuka kemungkinan pemberian pengampunan (amnesty) bagi pihak yang mengakui kesalahan. Untuk itu, Kepala Negara meminta usulan ini dipertimbangkan oleh DPR.

Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut… untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin, ungkapnya.

Tapi saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui… Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan, imbuh Prabowo.