Bukan per Toko, Begini Cara Hitung Pajak Marketplace Omzet Rp 500 Juta

Jakarta – Pedagang online yang berjualan di marketplace tidak perlu panik jika omzet usaha sudah melewati Rp 500 juta dalam satu tahun pajak. Dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025, pemerintah mengatur bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan pedagang agar proses pemungutan pajak berjalan sesuai aturan.

Aturan ini juga menegaskan bahwa batas omzet Rp 500 juta dihitung dari seluruh penjualan usaha, bukan hanya dari satu toko atau satu marketplace. Jadi, jika seseorang memiliki beberapa toko di berbagai marketplace, bahkan juga berjualan secara offline, seluruh omzet tersebut akan dijumlahkan.

BACA JUGA:Bantah Isu Babinsa, Purbaya Luruskan soal Penagihan Pajak

BACA JUGA:Benarkah Ada Pajak Marketplace Buat Pedagang Online? Cek Fakta PMK 37/2025

Peredaran bruto tersebut mencakup seluruh toko online (marketplace) dan toko offline, bunyi penjelasan FAQ PMK 37 Tahun 2025, dikutip Jumat (31/7/2026).

Artinya, seorang pedagang tidak bisa menghitung omzet per toko untuk tetap berada di bawah batas Rp 500 juta. Yang dihitung adalah total omzet dari seluruh usaha yang dimiliki.

Jika omzet pedagang orang pribadi sudah melewati Rp 500 juta pada tahun berjalan, pedagang wajib memberi tahu marketplace yang ditunjuk pemerintah. Pemberitahuan dilakukan melalui surat pernyataan bermeterai yang menyatakan omzet tahun berjalan telah melampaui Rp 500 juta. Surat itu harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan saat omzet melewati batas tersebut.

Sebagai contoh, apabila total omzet seorang pedagang melewati Rp 500 juta pada bulan Maret, maka surat pernyataan harus disampaikan paling lambat pada 31 Maret. Setelah itu, marketplace akan mulai melakukan pemungutan PPh Pasal 22 pada transaksi berikutnya. 

Besaran PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace adalah 0,5% dari nilai penjualan atau omzet yang diterima pedagang, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Pajak tersebut dipungut saat pembayaran dari pembeli diterima oleh marketplace.

Besaran Pemungutan PPh Pasal 22 adalah 0,5% dari Peredaran Bruto yang diterima atau diperoleh pedagang yang tercantum dalam tagihan (tidak termasuk PPN dan PPnBM),” bunyi penjelasan PMK tersebut.