BPS Minta Anggaran Lagi untuk Perbaiki Data Desil, Purbaya: Dulu Janji Harusnya Cukup

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) belum mengajukan tambahan anggaran kepadanya untuk memperbaiki data desil. Purbaya menilai anggaran yang sebelumnya diberikan kepada BPS seharusnya sudah cukup untuk menjalankan sensus sekaligus memperbaiki data.

Purbaya mengatakan, BPS sebelumnya meminta tambahan anggaran lebih dari Rp 3 triliun dengan janji menggabungkan pelaksanaan sensus dan pemutakhiran data. Ia mengatakan pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 7 triliun untuk kegiatan tersebut.

BACA JUGA:Purbaya Tak Tutup Mata Soal Data Desil: Anak Saya Desil 7 Harusnya 10

BACA JUGA:RUU Perampasan Aset Bakal Bidik Warga Tak Bayar Pajak? Ini Kata Purbaya

BACA JUGA:Ekonomi Tumbuh tapi Masyarakat Masih Kekurangan, Purbaya: Kita Sudah Enggak Hidup di Surga

Dulu minta sama saya, janjinya begini, minta tambahan uang sekian triliun, Rp 3 triliun lebih kalau tidak salah. Itu supaya sensus dijalankan bersama dengan perbaikan data sensus. Jadi harusnya cukup,” kata Purbaya di Kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).

Purbaya mengatakan, total anggaran BPS secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp 9 triliun. Ia mengatakan, sekitar Rp 7 triliun-Rp 8 triliun dialokasikan untuk aktivitas sensus dan pemutakhiran data.

Purbaya mengatakan, dirinya belum menerima pengajuan tambahan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun untuk pemutakhiran data desil. Ia juga mengatakan dirinya belum mengetahui alasan BPS kembali membutuhkan anggaran sebelum menerima laporan resmi.

“Untuk anggaran, dia belum minta ke saya. Kalau dia minta lagi, saya belum tahu,” ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan, pemerintah akan menguji keakuratan data BPS sebelum menggunakan data tersebut sebagai dasar kebijakan. Ia berencana menguji sampel ratusan data dengan kondisi masyarakat sebenarnya.

“Kalau sudah final, saya akan tes sampel-sampel, berapa ratus, apakah cocok atau tidak. Kalau banyak yang meleset, saya akan diskusi lagi dengan BPS bagaimana cara memperbaikinya,” kata Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mengabaikan keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil. Ia mengatakan pemerintah dapat kembali menggunakan data lama apabila data baru belum cukup akurat sambil melakukan perbaikan.

“Kalau memang belum rapi, kita pakai data yang lama, lalu kita rapikan lagi. Kalau memang perlu anggaran, kita keluarkan anggaran,” ujar Purbaya.