BPOM Minta Tambahan Anggaran Rp 2,60 Triliun di 2026, Buat Apa?

Jakarta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyuarakan kekhawatiran serius terkait pagu anggaran 2026 yang jauh di bawah kebutuhan.

Kepala Badan POM, Taruna Ikrar, mengungkapkan bahwa lembaganya membutuhkan anggaran minimal Rp 2,60 triliun untuk menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh di Indonesia.

Saya kira total anggaran kami bisa menjadi prioritas Presiden tambah dengan intervensi dan sebagainya kalau mau aman, kami membutuhkan anggaran at least Rp 2,60 triliun, kata Taruna Ikrar dalam RDP dengan Komisi IX DPR, Rabu (3/9/2025).

Adapun rincian dari usulan tambahan anggaran tersebut diantaranya, pertama untuk intervensi utama pada program prioritas Presiden sebesar Rp 838 miliar. Kedua, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM sebesar Rp 1,76 triliun.

Berdasarkan itulah kami mengusulkan tambahan anggaran sebagai berikut. Satu, untuk intervensi utama pada program prioritas presiden, intervensi utama terhadap dukungan prioritas tahun 2026 ini, kebutuhan kami yaitu Rp 838 miliar. Jadi selisihnya Rp 838 miliar, ujarnya.

Menurut Taruna, anggaran yang disetujui tidak sebanding dengan kebutuhan operasional dan program teknis yang menjadi prioritas nasional.