BPK Minta Maruarar Makin Transparan dan Lawan Korupsi

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dan tata kelola anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK meminta Kementerian PKP lebih transparan dan menegakkan anti korupsi.

Hal tersebut diungkap Menteri PKP, Maruarar Sirait usai mengantongi opini WTP tersebut. Menurut dia, capaian positif itu berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan hingga BUMN.

BACA JUGA:KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan ASN BPK Tersangka Suap

BACA JUGA:Syarat Bedah Rumah Bakal Dipermudah, Tak Wajib Punya Sertifikat Tanah

Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa mendapatkan wajar tanpa pengecualian, ucap Maruarar di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Dia mengungkap rekomendasi BPK terhadap Kementerian PKP pada tata kelola anggaran. Beberapa poin pesannya berkaitan dengan transparansi hingga upaya menindak korupsi.

Tentunya kami harus lebih baik lagi ke depan, makin transparan ya, makin anti-korupsi ya, makin juga kegiatannya berdampak, baik secara administratif, secara administrasinya benar, secara prosedurnya benar, tapi dampaknya bagi pemerataan, bagi keadilan sosial, itu harusnya makin meningkat, jelas dia.

Dia juga mengungkap, BPK mewanti-wanti agar program yang dijalankan bisa berdampak langsung ke masyarakat. Jadi ada hal-hal yang bersifat struktural, normatif, ya, itu harus benar-benar juga lebih baik, tapi dampaknya bagi rakyat harus makin terasa, ucapnya.