BP Investasi Danantara Siap Meluncur pada 8 November 2024

Jakarta – Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia siap diluncurkan pada 8 November 2024. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan BP Investasi Danantara tersebut.

Mengutip Antara, ditulis Selasa (29/10/2024), Kepala BP Investasi Danantara Muliaman Hadad dipanggil oleh Prabowo dalam rapat terbatas di Istaran Kepresidenan Jakarta pada Senin, 28 Oktober 2024 untuk mempersiapkan peluncuran itu.

Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 (November) diluncurkan (secara) resmi (oleh) Presiden. Persiapan sedang kita lakukan, ujar Muliaman Hadad saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Muliaman menuturkan, peluncuran BP Investasi Danantara pada 8 November 2024 itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengakui pembentukan Danantara itu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara, ujar Muliaman menjawab pertanyaan soal revisi UU BUMN.

Dalam kesempatan sebelumnya, Muliaman mengatakan Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu, kata Muliaman usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun BP Investasi Danantara diketuai oleh Muliaman Darmansyah Hadad, sementara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang bertindak sebagai wakil kepala instansi yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Muliaman menyampaikan, pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara agar dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.