Pemda dan BUMD Telah Rampungkan 78,4% Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan 603.258 rekomendasi kepada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak 2005 hingga semester I 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 78,4 persen telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Demikian disampaikan Ketua BPK Isma Yatun saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diterima oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

BPK mengapresiasi komitmen kepala daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, serta berharap DPD RI sebagai representasi daerah dapat mengoptimalkan perannya dalam pengawasan, terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, demi perbaikan dan terwujudnya tata kelola keuangan yang semakin transparan dan akuntabel.

Kami mengapresiasi upaya 16 pemda yang telah mampu meningkatkan opini LKPD Tahun 2023, dari WDP menjadi WTP, dengan upaya signifikan yang telah dilakukan, Isma menambahkan, seperti dikutip dari laman BPK, ditulis Selasa (29/10/2024).

Upaya yang telah dilakukan oleh pemda antara lain: melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran, meningkatkan pengawasan dan kecermatan verifikasi, melakukan pencairan belanja sesuai dengan peruntukan, serta melakukan perbaikan dalam proses penganggaran dan manajemen kas, dan memprioritaskan penyelesaian program atau kegiatan yang dibiayai dari dana yang telah ditetapkan penggunaannya.

IHPS I Tahun 2024 mengungkap dari 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 yang diperiksa, sebanyak 493 pemda memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK juga mencatat pencapaian opini WTP untuk pemerintah kabupaten/kota mencapai 89,6% dan 96%, melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

IHPS I tahun 2024 merupakan ringkasan dari 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024, terdiri dari 700 LHP Keuangan, 3 LHP Kinerja, serta 35 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Khusus untuk pemda dan BUMD terdapat 549 LHP yang terdiri dari 547 LHP laporan keuangan dan 2 LHP DTT.