Bos DJP Butuh Bantuan Internasional Buat Cegat Pengusaha Mangkir Pajak

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap pentingnya peran kerja sama internasional dalam menagih pajak terhadap aset-aset pengusaha. Cara ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pengusaha yang kabur ke luar negeri demi mangkir membayar pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, pola kerja antara otoritas pemungut pajak dan wajib pajak perlu dijalankan secara baik. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran juga tetap harus menjadi perhatian utama.

BACA JUGA:Cegah Pengusaha Mangkir Pajak Kabur, Kemenkeu Perkuat Kerja Sama Global

BACA JUGA:Kemenkeu Kembangkan Dasbor AI untuk Lacak Harta Orang Kaya

BACA JUGA:Kemenkeu Pakai AI dan Machine Learning Buat Awasi Pajak Sawit

Upaya yang kita lakukan di dalam negeri juga harus didukung oleh kerja sama internasional yang kuat, kata Bimo di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dunia usaha dan aset mereka kini dapat berpindah melintasi batas negara dengan mudah. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum kita harus mampu mengikuti pergerakan tersebut, sambungnya.

Bimo melihat peran tersebut bisa dijalankan melalui kerja sama antarnegara yang tergabung dalam Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM), yaitu wadah kerja sama internasional di bidang administrasi perpajakan.

Inilah alasan mengapa bantuan penagihan pajak di antara anggota BRITACOM harus menjadi salah satu prioritas. Memindahkan aset ke negara lain tidak boleh menjadi cara untuk menghindari pembayaran pajak, tegas dia.

Menurutnya, keberadaan mekanisme yang aman dan efisien dalam saling membantu penagihan pajak akan menjaga keadilan dalam sistem perpajakan. Setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, di mana pun kekayaan mereka berada, ucap dia.