Bea Keluar Emas hingga 15 Persen, Pemerintah Ingin Suplai Emas Tetap di Dalam Negeri

Jakarta – Pemerintah resmi menyepakati besaran bea keluar emas mulai dari 7,5 persen hingga 15 persen sebagai langkah memperkuat penerimaan negara sekaligus mendorong hilirisasi komoditas emas. Kebijakan tersebut merupakan amanat dari UU APBN 2026 dan akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan segera terbit.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan langkah ini diambil untuk menciptakan ekosistem emas yang lebih kuat di dalam negeri.

BACA JUGA:Citibank Indonesia Prediksi Harga Emas Merosot pada 2026

BACA JUGA:Harga Emas Melemah ke Dekat USD 4.030, Simak Prediksi Hari Ini

BACA JUGA:Harga Perak Antam 18 November 2025 Turun, Seirama dengan Emas

“Selain kami dorong untuk hilirisasi, untuk smelter, kami juga melihat ekosistem untuk bullion bank yang sudah mulai terbangun, dan masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya, tetapi kita perlu ciptakan lebih banyak likuiditas emas di dalam negeri,” ujarnya dikutip dari Antara, Senin (17/11/2025).

Febrio mengungkapkan permintaan emas oleh masyarakat, khususnya melalui PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI), saat ini sangat tinggi. Namun ketersediaan emas di pasar domestik justru terbatas. Padahal Indonesia merupakan negara dengan cadangan emas terbesar nomor empat di dunia.

Melalui kebijakan bea keluar ini, pemerintah berharap suplai emas tidak terlalu banyak keluar dari Indonesia dan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.