Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merilis dua dokumem strategis dalam koridor ekonomi biru. Keduanya berkaitan dengan pangan hasil laut dan koridor pengembangan ekonomi berbasis kelautan.
Dua dokumen tersebut yakni Blue Food Assessment (BFA) Indonesia dan Penghitungan Indonesia Blue Economy Index (IBEI).
Dokumen BFA memetakan kondisi aktual dan strategis pangan akuatik untuk ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan, IBEI menjadi instrumen komprehensif untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.
Lautan Indonesia bukan hanya masa depan bangsa, tetapi masa depan dunia. Melalui peluncuran dua dokumen strategis ini, kita membangun fondasi perencanaan yang kuat, berbasis data, dan berpihak pada keberlanjutan,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam momen peluncuran, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Dia mengatakan, dua dokumen ini fokus pada sistem produksi yang efisien, peningkatan nilai tambah, pemenuhan konsumsi gizi protein berimbang bagi masyarakat, dan tata kelola kelautan demi menjaga keberlangsungan ekosistem terpadu.
Kita ingin memastikan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga ekosistem dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat pesisir. Inilah inti dari transformasi ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Dokumen BFA disusun Kementerian PPN/Bappenas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Uni Eropa, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Stanford University, dan Microsave Consulting. Sementara dokumen IBEI dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas bersama Uni Eropa sebagai mitra utama yang menilai pencapaian pembangunan ekonomi biru secara berkelanjutan dan inklusif.