Banyak Aduan THR Belum Dibayar, Kemnaker Siap Tindak Perusahaan Nakal

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa setiap aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 tidak akan berhenti di tahap administrasi. Pemerintah memastikan seluruh laporan akan ditindaklanjuti agar hak pekerja dapat segera terpenuhi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta para gubernur di seluruh Indonesia untuk segera menerjunkan pengawas ketenagakerjaan. Langkah ini bertujuan memastikan setiap laporan yang masuk melalui Posko THR Kemnaker maupun dinas tenaga kerja daerah segera diperiksa.

BACA JUGA:Uang THR Buat Investasi, Cara Tepat di Tengah Bayang-bayang Krisis?

BACA JUGA:Steam Spring Sale 2026 Belum Usai, THR Lebaran Bisa Dipakai Tebus Game Incaran di PC

BACA JUGA:Apakah Setelah Lebaran Waktu Tepat Beli Furnitur? Ini Penjelasan Lengkapnya

“Saya minta para gubernur segera menerjunkan pengawas ketenagakerjaan untuk memeriksa setiap laporan yang masuk, baik melalui Posko THR Kemnaker maupun posko di dinas tenaga kerja. Negara tidak boleh membiarkan aduan pekerja menumpuk tanpa kepastian penyelesaian,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2026).

Ia menegaskan, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan, terutama ketika hak pekerja atau buruh terancam tidak dipenuhi oleh perusahaan.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada pendataan semata, tetapi harus menghasilkan penyelesaian yang konkret bagi pekerja.