Aturan WFH Dilanggar Perusahaan, Karyawan Dapat Melapor ke Menaker

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli meminta perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD mematuhi aturan Work From Home (WFH), terutama soal jaminan hak-hak karyawan. Jika terdapat pelanggaran, karyawan atau pekerja bisa langsung melapor ke Menaker.

Yassierli telah memiliki kanal aduan Lapor Menaker. Kanal tersebut bisa dimanfaatkan untuk melaporkan pelanggaran imbauan WFH yang dijalankan perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD.

BACA JUGA:Catatan Pengusaha Soal WFH Swasta Satu Hari Sepekan

BACA JUGA:Pemkot Tangsel Mulai Terapkan WFH Setiap Jumat pada Pekan Depan

BACA JUGA:WFH Swasta Satu Hari, Perusahaan Bisa Tekan Biaya Operasional?

Ya, jadi yang pertama kita sudah punya kanal Lapor Menaker. Jadi sekaligus kami imbau, tadi kami sampaikan bahwa pengaturan WFH itu tidak boleh mengurangi hak-hak karyawan, kata Menaker Yassierli dalam konferensi pers, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang WFH dan Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja, pelaksanaan WFH tak boleh memotong jatah cuti tahunan maupun upah pekerja. Yassierli juga siap menindaklanjuti laporan yang masuk.

Nantinya, dia akan mengutus tim pengawas dari Kemnaker untuk melakukan penindakan jika ada pelanggaran pelaksanaan WFH satu hari dalam sepekan tersebut.

Nanti kalau ada terjadi silahkan dilaporkan kepada kami. Kita punya kanal Lapor Menaker dan nanti para pengawas kita yang akan menindak lanjuti, tutur dia.

Jawab Keresahan Pekerja

Pada kesempatan yang sama, Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional unsur Serikat Pekerja, Carlos Rajagukguk mengatakan SE Menaker menjawab kekhawatiran para pekerja atau buruh. 

Mulanya, dia khawatir pekerja tidak dibayar jika mengikuti anjura WFH tersebut. Meskipun, teknis pelaksanaannya diserahkan ke perusahaan.

Ada surat edaran ini, kekhawatiran saya, kekhawatiran kami serikat buruh, bahwa ketika work from home terjadi, maka ada indikasi misalnya ada pengurangan hak-hak, no work no pay, dengan demikian terbantahkan dengan surat edaran ini. Artinya ketika si pekerja, si buruh work from home, maka semua hak-haknya tetap dijamin melalui surat edaran ini, tutur Carlos.