AS Kenakan Tarif Baru Terkait Kerja Paksa, Indonesia Masuk

Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi memberlakukan tarif baru terhadap 60 mitra dagang di dunia setelah menyelesaikan investigasi berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 terkait larangan impor barang yang diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa (forced labor). Dari daftar tersebut, Indonesia masuk dalam kelompok negara yang dikenai tarif 10%.

Kebijakan tersebut diumumkan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Kamis (23/7/2026) waktu setempat. Menurut USTR, keputusan itu diambil atas arahan Presiden Donald Trump setelah melalui investigasi yang mencakup dua kali dengar pendapat publik, lebih dari 2.100 masukan publik, serta konsultasi dengan berbagai mitra dagang.

BACA JUGA:MoonPay Gandeng Discover Network untuk Transaksi Kripto di AS

BACA JUGA:Aksi Pria Berkostum SpiderMan Bantu Penyandang Disabilitas Menyeberang Jalan

BACA JUGA:Kapitalisasi Pasar 7 Saham Raksasa AS Merosot Rp 14.339 Triliun

Duta Besar Perdagangan AS Jamieson Greer mengatakan, pemerintah AS menilai pendekatan selama puluhan tahun melalui persuasi moral belum berhasil menghapus praktik kerja paksa dari rantai pasok global.

Presiden Trump menyadari bahwa puluhan tahun pendekatan persuasi moral belum mampu menghapus praktik kerja paksa dari rantai pasok global. Amerika Serikat telah memiliki larangan impor barang hasil kerja paksa selama hampir satu abad dan menegakkannya secara ketat. Sudah saatnya mitra dagang kami melakukan hal yang sama, ujar Greer dikutip dari ustr.gov, Jumat (24/7/2026).

Ia menambahkan, kebijakan tarif tersebut diharapkan dapat mengatasi praktik perdagangan yang dinilai tidak adil sekaligus memperbaiki perlindungan terhadap pekerja di berbagai negara.