AS Kenakan Tarif 12,5% ke Singapura Akibat Isu Kerja Paksa

Jakarta – Amerika Serikat (AS) akan mengenakan tarif sebesar 12,5% terhadap sejumlah produk asal Singapura mulai 24 Juli 2026. Kebijakan ini diambil setelah Washington menyimpulkan Singapura belum memiliki langkah yang dinilai memadai untuk mencegah masuknya barang impor yang diproduksi, baik seluruhnya maupun sebagian, menggunakan tenaga kerja paksa.

Dikutip dari Channel News Asia, Jumat (24/7/2026), kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari investigasi Section 301 yang dilakukan pemerintah AS terhadap 60 mitra dagang. Penyelidikan itu menyoroti dugaan kegagalan sejumlah negara dalam menegakkan larangan impor terhadap barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa.

BACA JUGA:Allianz Akuisisi Unit Asuransi HSBC Singapura Senilai Rp 37 Triliun

BACA JUGA:Skuad Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Kental Jepang

BACA JUGA:Inflasi Inti Singapura Naik Jadi 1,6% Dipicu Biaya Energi

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Juni lalu menyimpulkan bahwa 54 negara dan wilayah, termasuk Singapura, China, dan Inggris, gagal menerapkan dan menegakkan secara efektif larangan impor barang hasil kerja paksa.

Atas dasar itu, pemerintah AS mengusulkan penerapan tarif tambahan sebesar 12,5% terhadap produk tertentu dari negara-negara tersebut.

Sementara itu, tarif yang lebih rendah sebesar 10% diusulkan untuk 16 negara yang menjadi objek penyelidikan, tetapi telah memiliki aturan yang secara tegas melarang impor barang hasil kerja paksa atau telah berkomitmen menerapkan larangan tersebut.