APBN 2027 Ketok Palu: Ini Rincian Anggaran dan Programnya

Jakarta – Pemerintah menyambut positif persetujuan DPR atas RAPBN 2027. Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI pada Selasa (29/9/2026), anggaran tersebut disepakati dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan defisit anggaran 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa APBN 2027 dirancang fleksibel untuk merespons ketidakpastian global, sekaligus mengakselerasi pembangunan nasional dengan prinsip fiskal yang berkelanjutan.

BACA JUGA:DPR Ketok APBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp 4.106 Triliun

BACA JUGA:Ke Mana Iuran Dana Pensiun ASN, TNI dan Polri Mengalir? Simak Penjelasan OJK

BACA JUGA:Suahasil Ungkap Alasan Pemerintah Pantau Suku Bunga, Terkait Biaya APBN

Prinsipnya jelas, kebijakan fiskal harus tetap prudent (berhati-hati) tetapi tidak pasif. Fiskal harus hadir menjaga momentum pertumbuhan dan melindungi masyarakat, tanpa mengorbankan kredibilitasnya, tegas Suahasil.

Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.435,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 4.106,3 triliun, sehingga pembiayaan berada di angka Rp 671,2 triliun. Defisit anggaran dipatok pada level 2,4% PDB untuk menjaga ruang fiskal sekaligus menopang berbagai program prioritas.

Penyusunan APBN ini tak lepas dari dinamika global yang dibayangi ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, volatilitas harga pasar, tekanan inflasi, hingga gejolak suku bunga internasional.

Meski begitu, fundamental ekonomi domestik dinilai tetap solid. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi semester I 2026 yang mencapai 5,45%, inflasi yang terkendali, meningkatnya arus modal masuk, serta cadangan devisa yang berada pada level aman.

Hingga Agustus 2026, pendapatan negara terus tumbuh seiring peningkatan belanja, dengan defisit APBN terkendali di angka 0,93% PDB. Anggaran negara pun difungsikan sebagai bantalan (shock absorber) untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan energi dan pangan, serta daya beli masyarakat.