Antisipasi Ketidakpastian Global, Indonesia Siapkan Strategi Kebijakan Jangka Pendek hingga Menengah

Jakarta – Pemerintah Indonesia menyiapkan dan menjalankan sejumlah strategi kebijakan jangka pendek hingga menengah untuk memperkuat fondasi perekonomian yang berkelanjutan.

Hal tersebut mempertimbangkan stabilitas perekonomian global yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, suku bunga tinggi di negara maju. Selain itu, ketegangan di berbagai kawasan, sejumlah lembaga memberikan pandangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan mengalami penurunan.

Meski menghadapi berbagai kondisi tersebut, Pemerintah tetap optimistis mampu merealisasikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 dengan tetap pada koridor angka 5%. Optimisme tersebut didukung oleh stabilitas makroekonomi yang terus terjaga, pengendalian tingkat inflasi secara konsisten, serta berbagai langkah strategis lainnya yang terus diperkuat.

Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global, Pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto,seperti dikutip dari laman ekon.go.id, Kamis (15/5/2025).

Kebijakan Jangka Pendek

Sejumlah kebijakan jangka pendek yang telah disiapkan Pemerintah, yakni:

1.    Penguatan Konsumsi Rumah Tangga dan Daya Beli Masyarakat

• Perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung ketahanan gizi sekaligus mendorong perputaran ekonomi di sektor pangan lokal
• Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat rentan
• Stimulus konsumsi melalui diskon transportasi publik dan subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu
• Mempercepat realisasi belanja negara untuk memperkuat daya dorong fiskal

2.Peningkatan Kemudahan Berusaha

• Pelaksanaan Instruktur Presiden mengenai Deregulasi untuk menyederhanakan izin usaha
• Penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM)