Anggaran Rp 20 Triliun Disiapkan, Pemerintah Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan komitmen pemerintah dalam menanggung beban iuran masyarakat. Menkeu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun khusus untuk melunasi tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Alokasi dana jumbo ini merupakan realisasi dari janji Presiden terkait jaminan kesehatan.

BACA JUGA:Purbaya Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik di 2026

BACA JUGA:Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun Depan, Tapi Ada Syaratnya

BACA JUGA:Jalan Keluar Utang Iuran BPJS Kesehatan Rp 10 Triliun, Pemerintah Siapkan Skema Pemutihan

Tadi minta dianggarkan Rp 20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan, ungkap Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Meski demikian, pencairan dana tersebut dibarengi dengan harapan besar. Purbaya menegaskan perlunya perbaikan mendasar dalam tata kelola internal BPJS Kesehatan.

Upaya ini penting untuk mencegah kebocoran anggaran di masa depan. Salah satu langkah yang harus diambil adalah mengevaluasi ulang berbagai aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan.

Menkeu mencontohkan, ia menyoroti kebijakan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki minimal 10 persen ventilator. Kebijakan ini, yang mungkin relevan saat pandemi COVID-19, kini dinilai perlu direvisi.

Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan nggak harus dibeli,” jelas Purbaya.