Anggaran Daerah Mengendap di Bank Tembus Rp 244 Triliun

Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masih belum optimal. Meskipun pembayaran gaji pegawai lancar, namun dana simpanan pemda di perbankan justru naik lantaran anggaran tidak terserap baik.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, belanja daerah hingga Oktober 2025 terkontraksi -13,5 persen atau turun Rp 126,1 triliun secara tahunan (YoY).

BACA JUGA:Anggaran Kemenhub Baru Terpakai Rp 19,31 Triliun hingga November 2025

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L ‘Menyerah’, Anggaran Triliunan Diambil Kembali

BACA JUGA:Indonesia Kini di Fase Krusial Menuju Target SDGs 2030

BACA JUGA:BGN Pastikan Tak Ada Potongan Anggaran per Porsi MBG

Kalau kita lihat APBD komposisi belanjanya, belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja modal dan belanja lainnya, ternyata yang terkontraksi itu belanja pegawai. Bayar gaji, bayar upah, itu on track Rp 343 triliun dibandingkan tahun lalu, bebernya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/1/2025).

Tapi belanja barang dan jasanya lebih rendah. Belanja modalnya juga lebih rendah, belanja lainnya juga lebih rendah dari APBD. Yang kalau kita lihat selisih dari belanja tahun lalu adalah tahun ini belanja APBD adalah Rp 126,1 triliun lebih rendah, dia menekankan.

Merujuk catatan Kemenkeu, belanja pegawai dari APBD hingga akhir Oktober 2025 turun dari Rp 345 triliun menjadi Rp 343,4 triliun. Namun penurunan ini jadi yang terkecil dibanding alokasi belanja lainnya.

Semisal barang dan jasa yang merosot dari Rp 353,5 triliun (Oktober 2024) menjadi Rp 226,7 triliun (Oktober 2025). Kemudian belanja modal turun dari Rp 108,6 triliun (Oktober 2024) menjadi Rp 74,2 triliun (Oktober 2025), dan belanja lainnya turun dari Rp 227,5 triliun (Oktober 2024) menjadi Rp 164,2 triliun (Oktober 2025).

Melihat data tersebut, Wamenkeu mengingatkan bahwa uang yang sudah ditransfer ke pemda seyogyanya bisa dimaksimalkan untuk belanja. Sehingga perputaran ekonomi di daerah bisa tumbuh lebih optimal.

Kita ingin APBD belanja lebih tinggi dari tahun lalu, supaya efek belanja di masyarakat, efek mendorong pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi. Kita ingin menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini, pintanya.