Ancaman PHK, Menkeu Purbaya Beri Waktu Setahun untuk Reformasi Bea Cukai

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) mengambil sikap tegas terkait polemik yang membelit Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akhir-akhir ini. Menkeu Purbaya memberikan tenggat waktu selama satu tahun penuh kepada instansi pabean tersebut untuk segera melakukan reformasi total dan membenahi berbagai masalah internal.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya usai mengumpulkan jajaran petinggi Bea Cukai di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025). Purbaya menekankan pentingnya perbaikan citra Bea Cukai di mata masyarakat.

BACA JUGA:Amazon PHK Massal, 1.800 Insinyur Kena Efisiensi di Tengah Fokus ke AI

BACA JUGA:884 Aduan Masuk ke Lapor Menaker, Soal TKA Ilegal dan Penahanan Ijazah Mendominasi

BACA JUGA:Pemerintah Mau Bikin Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK, Pekerja Wanti-Wanti Hal Ini

Harus diperbaiki dengan serius. Saya bilang ke mereka bahwa saya sudah minta waktu ke Presiden (Prabowo Subianto) satu tahun untuk tidak diganggu dulu, biar saya bereskan dan perbaiki Bea Cukai, tegas Purbaya dikutip dari Antara.

Menurut Menkeu, para petinggi dan staf Bea Cukai memahami betul beratnya masalah yang mereka hadapi. Salah satu ancaman terbesar yang membayangi adalah risiko pembekuan instansi, seperti yang pernah terjadi pada era Orde Baru. Kala itu, fungsi Bea Cukai pernah dialihkan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveilance (SGS).