Alasan Pramono Tawarkan Hak Nama Halte hingga Taman ke Swasta

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan fasilitas publik melalui skema naming rights atau hak penamaan. Menurut dia, pendekatan tersebut dapat menjadi alternatif pendanaan pembangunan kota tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri peluncuran kampanye penggunaan transportasi umum yang digelar PT Astra International Tbk. Dalam kesempatan tersebut, ia secara terbuka menawarkan peluang kerja sama kepada Astra untuk memberikan nama pada fasilitas transportasi yang tengah dibangun di kawasan Dukuh Atas.

BACA JUGA:Mendagri Dorong Sumut Optimalkan APBD dan Kendalikan Inflasi untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi

BACA JUGA:Wamendagri: Penyusunan Anggaran Daerah Harus Selaras dengan RKPD

Pramono menjelaskan, kawasan Dukuh Atas saat ini menjadi simpul integrasi lima moda transportasi, yakni Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jabodebek, Kereta Bandara, dan KRL Commuter Line. Ke depan, kawasan tersebut juga akan dilengkapi jalur KRL melingkar yang terhubung dengan pusat integrasi transportasi.

Namanya belum ada. Saya berharap mudah-mudahan Astra terketuk hatinya untuk ikut dalam skema naming rights,” kata Pramono sambil berkelakar kepada Presiden Direktur Astra, Rudy Chen di Menara Astra, Jumat (5/6/2026).

Menurut Pramono, Pemprov Jakarta terus membuka peluang kerja sama dengan swasta dalam pengelolaan dan pengembangan aset publik. Ia bahkan menegaskan seluruh halte, taman, maupun fasilitas publik yang memiliki nilai komersial dapat ditawarkan melalui skema tersebut.

Pokoknya selama bisa menghasilkan pendapatan dan memberi manfaat bagi masyarakat, kami buka peluang kerja sama. Yang penting prosesnya transparan,” ujarnya.

Pramono mengatakan, ingin membangun Jakarta dengan tata kelola yang terbuka serta memaksimalkan kolaborasi dengan dunia usaha. Dengan cara itu, pembangunan dapat berjalan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan APBD.