Ajak Sri Mulyani dalam Kabinet, Prabowo Tak Ingin Terlalu Bereksperimen

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto  telah dilantik pada Minggu 20 Oktober 2024. Malamnya, Prabowo langsung mengumumkan jajaran menteri dalam kabinet yang disusunnya. 

Pada Senin 21 Oktober 2024 pagi, Prabowo Subianto langsung melantikmenteri dan dilanjutkan wakil menteri pada sore hari. Dalam Kabinet Merah Putih yang disusunm Prabowo mempercayakan tim ekonomi kepada para veteran berpengalaman alias tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah menjabat sebagai menteri juga.

Prabowo mengangkat kembali Sri Mulyani Indrawati dan Luhut Binsar Panjaitan untuk posisi-posisi kunci guna memastikan kesinambungan kebijakan serta kredibilitas di tengah kondisi global yang semakin sulit. 

Sri Mulyani dilantik sebagai Menteri Keuangan pada hari Senin 21 Oktober 2024 Prabowo juga menunjuk Luhut Panjaitan untuk memimpin Dewan Ekonomi Nasional, sebuah think tank tingkat tinggi yang akan memberi nasihat kepada pemerintahan baru tentang cara mempercepat pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini.

Dikutip melalui yahoofinance, Rabu (23/10/2024), kembalinya dua tokoh penting yang sebelumnya juga menjabat menteri di Kabinet Joko Widodo menunjukkan bahwa Prabowo Subianto fokus pada stabilitas, meski ia sedang merumuskan jalannya sendiri untuk mencapai target pertumbuhan 8% selama masa jabatannya lima tahun mendatang.

Prabowo tampaknya ingin langsung bergerak cepat dan tidak ingin terlalu banyak bereksperimen, kata ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto. 

Stabilitas penting baginya, begitu juga dengan pertumbuhan yang lebih cepat. imbuhnya

Pengangkatan kembali Sri Mulyani, yang telah melayani dua presiden lainnya dalam 20 tahun terakhir, dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal Indonesia, terutama dalam menghadapi rencana pengeluaran ambisius Prabowo, termasuk program Makan Bergizi Gratis senilai hampir USD 30 miliar atau Rp 468,4 triliun untuk anak-anak sekolah.

Selama masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan di era Jokowi, ia secara konsisten menjaga defisit anggaran dalam batas hukum sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB), yang membantu meningkatkan peringkat kredit investasi Indonesia.