Ada Satgas Baru, Menkeu Purbaya Bakal Jadi \’Hakim\’ Dadakan Buat Tuntaskan Kendala Program Prioritas

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menampung keluhan pelaku usaha dalam rangka menyelesaikan hambatan yang dihadapi. Langkah Menkeu Purbaya ini sebagai aksi percepatan program prioritas pemerintah.

Purbaya akan tergabung dalam kelompok kerja (pokja) dua dalam Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Fokusnya adalah menampung dan mengatasi masalah dari pelaku usaha.

BACA JUGA:Purbaya Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik di 2026

BACA JUGA:Temui Purbaya, Menkop Ferry Minta Restu Pendanaan Gudang Kopdes Merah Putih

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Pastikan Pencairan BLT Kesra Rp 900 Ribu Melalui Pos Indonesia

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Soal Beda Data Uang Pemda Mengendap di Bank: Bukan Urusan Saya

Saya juga bagian dari Pokja II ya, di Pokja II juga ada tim debottlenecking yang mengatasi masalah-masalah yang bukan program prioritas, artinya yang diluar pemerintah, kata Purbaya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dalam pokja tersebut, Purbaya akan berlaku selayaknya hakim dadakan setelah menampung masalah yang ada. Kemudian, permasalahan itu akan dicari solusinya setiap minggu.

Nanti disitu saya akan terima pengaduan dari para pelaku bisnis, saya akan menggelar pekara setiap minggu. Nanti saya yang mimpin disitu. Nanti kalau ada masalah dari situ yang berhubungan hukum dan peraturan kita akan salurkan ke Pokja III, tuturnya.

Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap, sambungnya.