94 WNA Didepak dari KEK Sei Mangkei, Kemnaker Tegaskan Aturan yang Berlaku

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perusahaan diminta untuk mematuhi secara ketat regulasi dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah terkait penggunaan TKA.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menegaskan bahwa Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Jika TKA bekerja tanpa memiliki RPTKA yang disahkan, maka hal tersebut melanggar aturan dan dapat dikenai sanksi.

BACA JUGA:Simulasi TKA 2025: Panduan Lengkap Persiapan Tes Kemampuan Akademik untuk SNBP 2026

BACA JUGA:Mengenal TKA, Syarat Masuk PTN Lewat Jalur Prestasi

BACA JUGA:Eksodus Besar-besaran Pekerja Kamboja dari Thailand Guncang Kedua Negara

Kami juga menghimbau bagi pekerja hingga masyarakat yang mengetahui adanya praktik penggunaan TKA tidak sesuai ketentuan, supaya segera melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Daerah dan atau Kementerian Ketenagakerjaan untuk dilakukan penegakan hukum, kata Sunardi dikutip dari Antara, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, peran aktif masyarakat melalui kolaborasi pengawasan menjadi sangat penting dalam menyelenggarakan norma ketenagakerjaan, termasuk dalam memantau penggunaan TKA di Indonesia.

Pemerintah sangat memerlukan dukungan masyarakat luas, ujar Sunardi.

Imbauan ini disampaikan menyusul tindakan tegas yang baru-baru ini dilakukan Kemnaker di salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumatera Utara, sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menertibkan TKA ilegal.