66% Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Belum Dapat Pelatihan dari Pemerintah

Jakarta – Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendorong Pemerintah Indonesia agar mengembangkan sumber daya manusia Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Human Right Manager DFW Indonesia, Luthfian Haekal mengatakan, pemerintah harus berorientasi kepada substansi Koperasi Desa. Langkah ini bisa dilakukan dengan sejumlah pelatihan baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang.

BACA JUGA:Ditjen Pajak dan Kemenkop Kolaborasi Percepat Pendaftaran NPWP Koperasi Merah Putih

BACA JUGA:Kemenkop Resmikan Command Center untuk Pantau Koperasi Real Time

BACA JUGA:Gubernur Banten Soroti Pengelolaan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Tangerang, Dorong Pengawasan Ketat

Tapi jangan hanya berhenti pada jangka pendek administratif saja, tapi juga harus jangka panjangnya, kata Haekal dalam konferensi pers virtual, Selasa (6/1/2026).

Haekal menekankan, pembentukan ekosistem ekonomi dan pasar adalah cara yang harus dilakoni. Tidak lupa menyertakan infrastruktur pendukung lainnya.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan survei yang dilakukan DFW pada Oktober-November 2025, ada 66% pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah. 

Kemudian, sebanyak 30,9% responden menilai Koperasi Desa Merah Putih tidak memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Padahal, ada 92% responden telah mengantongi rencana bisnis, tapi sebanyak 56% responden tidak memiliki mitra pemasaran.

Mayoritas responden menyatakan pertimbangan utama dalam memilih jenis Kooperasi Desa adalah potensi sumber daya alam, ujarnya.