64 Eksportir Dapat Fasilitas Devisa Hasil Ekspor SDA

Jakarta – Berdasarkan data Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) dengan flagging pertambangan migas dan nonmigas pada Maret 2025-Juli 2026 terdapat 64 NPWP atau sekitar 12% dari 537 NPWP yang memenuhi kriteria eksportir yang mendapatkan fasilitas devisa hasil ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Hal ini menyusul penerapan Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026.

Adapun daftar eksportir eligible tersebut akan direviu setiap bulan. Daftar eksportir eligible yang menjadi dasar pengawasan pemenuhan kewajiban DHE SDA untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor September akan dipublikasikan maksimal pada minggu kedua Oktober 2026 melalui laman resmi Bank Indonesia.

BACA JUGA:DSI Kelola Devisa Ekspor Rp 249,72 Triliun dari 3 Komoditas

BACA JUGA:Airlangga Ungkap 4 Negara Tak Wajib Simpan Devisa Hasil Ekspor di Indonesia

BACA JUGA:4 Negara Dapat Kelonggaran Penempatan Devisa Hasil Ekspor SDA

BACA JUGA:Devisa Hasil Ekspor Parkir di Indonesia, Purbaya: Rupiah Bakal Semakin Menguat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026, eksportir yang dapat memanfaatkan fasilitas Pasal 18A harus memenuhi tiga persyaratan secara kumulatif antara lain berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di sektor pertambangan, memiliki paling sedikit satu pemegang saham yang berasal dari negara yang telah ditetapkan, serta pemegang saham tersebut memiliki porsi kepemilikan paling sedikit 10%.

Adapun Pasal 18A PP 21/2026 mengatur ketentuan khusus bagi pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman/kesepakatan lainnya mengenai perdagangan.

Untuk DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan, ketentuan tersebut memberikan fasilitas berupa kewajiban penempatan paling sedikit 30% selama jangka waktu paling singkat tiga bulan sejak penempatan pada Rekening Khusus DHE SDA. Penempatan dan penukaran ke Rupiah dapat dilakukan pada bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Terkait penerapannya, Pemerintah telah menetapkan 5 negara yang memenuhi kriteria Pasal 18A, yakni Amerika Serikat, China, Hong Kong, Australia, dan Kanada.

Penetapan tersebut didasarkan pada dua kriteria, antara lain negara dengan nilai investasi terbesar pada sektor pertambangan di Indonesia. Selain itu, memiliki perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman/kesepakatan lainnya mengenai perdagangan dengan Indonesia.

Dengan demikian, fasilitas Pasal 18A diarahkan secara tepat sasaran kepada sumber investasi yang memiliki kontribusi besar terhadap kegiatan pertambangan nasional, ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dikutip dari laman ekon.go.id, Sabtu (29/8/2026).