3 Syarat Prabowo Mulai Berkantor di IKN

Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), buka suara soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

AHY mengatakan, Prabowo telah memberi instruksi agar bisa menuntaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, khususnya untuk konstruksi gedung-gedung pemerintahan, parlemen hingga lembaga peradilan.

Yang jelas, beliau menginginkan agar pembangunan IKN ini difokuskan pada penuntasan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Utamanya fasilitas untuk eksekutif, juga legislatif dan yudikatif, kata AHY usai berkunjung ke Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sebab, AHY menambahkan, ketiga elemen negara ini jadi syarat utama agar Prabowo dan Kabinet Merah Putih bisa mulai memimpin Indonesia dari IKN.

Kalau tiga elemen utama dari pemerintahan ini bisa segera dipersiapkan infrasruktur dan fasilitasnya, maka sebetulnya kebutuhan utama pengambilan keputusan dari negeri ini sudah bisa dijalankan di sana, ujar dia.

Saat ditanya kelanjutan pembangunan IKN yang tak lagi jadi prioritas, AHY tak memungkiri bahwa nantinya akan ada sejumlah penyesuaian. Utamanya terkait anggaran, lantaran Prabowo tak ingin uang negara hanya fokus membangun ibu kota baru saja

IKN sekali lagi disampaikan oleh bapak Presiden, kita akan lanjutkan IKN, tentu dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian, karena kita juga punya prioritas-prioritas pembangunan lain di seluruh Indonesia. Kita juga selalu dihadapkan pada anggaran yang terbatas, ungkapnya.

Tentu tidak pernah ada kata tak terbatas berbicara tentang anggaran. Oleh karena itu kita juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, tegas AHY.