12 Perusahaan Kena Denda Imbas Melanggar Ketentuan TKA, Segini Nilainya

Jakarta – 12 perusahaan dikenakan denda oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) karena dinilai melanggar ketentuan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sepanjang Januari-Februari 2026 di enam provinsi. Total denda mencapai Rp 4.482.000.000 atau Rp 4,48 miliar.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker Ismail Pakaya dikutip dari Antara, Selasa (24/2/2026).

BACA JUGA:Momen Immanuel Ebenezer Tiba-Tiba Minta Pimpinan KPK Hadiri Persidangannya

BACA JUGA:BSU Dijadikan Jebakan Hoaks, Kenali Modus Penipuan dan Cara Verifikasi Resmi

BACA JUGA:Menaker Yassierli Ingatkan BUMN dalam Keberlanjutan jadi Penentu Nasib Jutaan Pekerja

BACA JUGA:Noel: Lidah Gua Gatal Mau Ngomong soal Partai K, Tapi Jangan Dulu, Perintahnya Begitu

Sebanyak 12 perusahaan yang dikenakan denda itu berasal dari enam provinsi antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah.

Jumlah perusahaan terbanyak berada di Sulawesi Tengah. Akan tetapi, nilai denda terbesar dikenakan kepada PT BAP asal Kalimantan Barat sebesar Rp 2.172.000.000. Selanjutnya PT BIS di Sumatera Utara sebesar Rp 972.000.000 atau Rp 972 juta.

“Jumlah denda yang dikenakan terhadap masing-masing perusahaan berbeda-beda, tergantung pada jumlah tenaga kerja asing yang dinilai dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan,” kata dia dikutip dari Antara, Selasa (24/2/2026).

Ia menambahkan, penindakan ini dilakukan sebagai langkah memastikan kepatuhan norma ketenagakerjaan berjalan nyata di lapangan dan memberikan kepastian bagi pekerja dan dunia usaha yang taat aturan.

Ia mengatakan, denda ini akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ismail mengatakan, operasi kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan khususnya penggunaan TKA akan terus dilanjutkan pada 2026. Dia mengatakan, isu TKA saat ini menjadi perhatian publik sehingga perlu direspons melalui pengawasan yang cepat, tepat, dan terukur agar penerapan norma berjalan efektif di tempat kerja.

Ismail menuturkan, pemeriksaan kepatuhan perusahaan terhadap penggunaan TKA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA serta ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perusahaan yang masih mempekerjakan TKA tidak sesuai ketentuan diminta segera melakukan penyesuaian.

“Apabila perusahaan tidak melakukan penyesuaian, akan dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Ismail.