Antrean BBM Subsidi Marak di Daerah, APEI Minta Pemda Cek Penyebab Utama

Jakarta – Pemerintah daerah (Pemda) diminta tidak langsung menyalahkan PT Pertamina (Persero) saat terjadi antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah, seperti di Sumatera Barat dan Kalimantan Timur. Pemda dinilai perlu mengecek terlebih dahulu apakah antrean disebabkan oleh kuota yang terbatas, lonjakan konsumsi, gangguan distribusi, atau adanya penyalahgunaan sasaran.

Pengamat Kebijakan Energi sekaligus Koordinator Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI) Sofyano Zakaria menjelaskan, Pemda memegang peranan krusial karena dinamika konsumsi dan distribusi BBM subsidi berada di wilayah kewenangannya.

BACA JUGA:Urai Antrean, Pertamina Patra Niaga Operasikan 25 SPBU Selama 24 Jam di Makassar

BACA JUGA:Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas 31 SPBU di Sumatra Barat, 6 SPBU Dialihkelolakan

BACA JUGA:Warga Makassar Terjebak Antrean Berjam-jam di SPBU

Kalau terjadi antrean BBM subsidi di suatu daerah, Pemda seharusnya menjadi pihak pertama yang turun melakukan pengecekan. Harus diketahui dulu penyebabnya, apakah karena kuota tidak mencukupi, terjadi lonjakan konsumsi, gangguan distribusi, atau BBM subsidi justru dibeli oleh pihak yang tidak berhak, ujar Sofyano kepada Jumat (11/9/2026).

Sofyano menegaskan, Pemda harus berani menindak tegas jika menemukan dugaan penyalahgunaan alokasi BBM subsidi, seperti penggunaan oleh sektor industri, kendaraan yang tak sesuai kriteria, hingga aktivitas pertambangan ilegal.

Kalau ditemukan penyalahgunaan, Pemda harus berani bertindak dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Jangan hanya melihat antreannya, tetapi membiarkan penyebab kebocoran BBM subsidi terus berlangsung, tegasnya.