Penerimaan Pajak Kripto Sentuh Rp 1,93 Triliun hingga Januari 2026

Jakarta – Pertumbuhan industri kripto di Indonesia masih menunjukkan tren peningkatan. Seiring naiknya aktivitas transaksi, aspek kepatuhan dan pemahaman pajak menjadi perhatian, terutama dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi investor dan pelaku industri.

Data terbaru mencatat penerimaan pajak dari aset kripto hingga Januari 2026 mencapai Rp 1,93 triliun. Rinciannya terdiri atas Rp 246,45 miliar pada 2022, Rp 220,83 miliar pada 2023, Rp 620,4 miliar pada 2024, Rp 796,74 miliar pada 2025, serta Rp 43,45 miliar pada Januari 2026. Angka tersebut mencerminkan kontribusi sektor kripto terhadap penerimaan negara sekaligus menyoroti pentingnya kepatuhan pajak.

BACA JUGA:Ekonom Indef Sebut Kesepakatan Tarif RI-AS Tak Seimbang, Kenapa?

BACA JUGA:Pajak Sudah Dipotong Final, Kenapa Aset Kripto Tetap Harus Masuk SPT?

BACA JUGA:Komoditas Andalan Indonesia Tetap Kena Bea Masuk 0% meski Tarif AS Berubah

BACA JUGA:Perundingan Iran dan AS Masih Buntu, Kemlu RI Siapkan Opsi Jalur Evakuasi WNI

BACA JUGA:Menko Airlangga: Tarif Resiprokal AS Diskon Jadi 15%

BACA JUGA:Indonesia Jajaki Kerja Sama Industri Logam dengan India

Dalam sesi edukasi perpajakan yang digelar Tokocrypto bersama Ideatax, dibahas sejumlah pembaruan regulasi yang memengaruhi transaksi kripto, termasuk penerapan PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang mengubah skema pajak perdagangan aset kripto.

Skema Pajak Baru

Mengacu pada PMK-50/2025, transaksi jual aset kripto dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak lagi dipungut karena aset kripto dipersamakan sebagai surat berharga. Aturan ini juga membedakan tarif berdasarkan platform, yakni 0,21% untuk transaksi melalui platform dalam negeri dan 1% untuk transaksi melalui platform luar negeri.

Chief Financial Officer Tokocrypto, Sefcho Rizal, menilai skema tersebut memberi kejelasan bagi pelaku industri.

PMK-50/2025 membuat skema pajak menjadi lebih jelas dan sederhana. Pembedaan tarif 0,21% untuk platform dalam negeri memberi sinyal positif bagi ekosistem kripto nasional dan mendorong pengguna untuk bertransaksi di exchange berizin,” ujar Sefcho.

Ia menambahkan, exchange berizin memiliki peran dalam mendukung kepatuhan karena pemungutan pajak dilakukan secara otomatis sesuai ketentuan. Tokocrypto juga menyediakan laporan pajak tahunan untuk membantu pengguna dalam proses pelaporan.

Kami berupaya memudahkan pengguna lewat fitur laporan ringkasan pajak tahunan di platform, sehingga proses pelaporan SPT bisa lebih rapi dan akurat,” ia menambahkan.