Menteri ESDM Bahlil Buka Suara Rencana Stop Impor Solar Mulai April 2026

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai April 2026.

Kebijakan ini seiring dengan rampungnya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang diproyeksikan membuat pasokan solar domestik berlebih.

Bahlil mengatakan, jika RDMP Balikpapan beroperasi penuh pada 2026, produksi solar nasional berpotensi surplus sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter (KL).

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menargetkan tidak ada lagi impor solar mulai tahun depan.

“Solar pada 2026, kalau RDMP Balikpapan sudah jadi, itu surplus sekitar 3–4 juta KL. Agenda kami 2026 itu tidak ada impor solar lagi,” ujar Bahlil Minggu malam (28/12/2025).

Meski demikian, Bahlil membuka peluang impor dalam jumlah terbatas pada awal 2026, bergantung pada kesiapan operasional kilang.

Ia menyebut, jika RDMP Balikpapan baru beroperasi penuh sekitar Maret 2026, impor masih mungkin dilakukan pada Januari–Februari.

“Tergantung kesiapan kilang. Kalau baru bisa Maret, berarti Januari–Februari mungkin masih ada impor sedikit. Tapi kalau tidak perlu impor, ya tidak usah. Ngapain impor kalau kita sudah siap,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan kebijakan penghentian impor solar oleh badan usaha (BU) swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akan berlaku mulai April 2026.

Mulai saat itu, seluruh kebutuhan solar nasional, termasuk untuk SPBU swasta, wajib dipenuhi dari produksi kilang dalam negeri atau melalui Pertamina.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, kapasitas kilang nasional saat ini mencapai sekitar 1,18 juta barel per hari (bph), sementara kebutuhan BBM nasional berada di kisaran 1,6 juta bph. Selisih kebutuhan tersebut selama ini masih dipenuhi melalui impor.

Kapasitas kilang nasional tersebar di sejumlah fasilitas, antara lain Kilang Cilacap 348.000 bph, RDMP Balikpapan 360.000 bph, Kilang Dumai 170.000 bph, Balongan 125.000 bph, Plaju 134.000 bph, serta Kasim di Sorong sebesar 10.000 bph.

“Keseluruhan kilang bisa di-setting produksinya sesuai kebutuhan. Diharapkan produksi solar dan avtur dapat dipenuhi dari kilang dalam negeri,” kata Yuliot kepada Kontan.co.id.

Dari sisi operator, Pertamina menyatakan kesiapan mendukung kebijakan tersebut. Pjs. Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Milla Suciyani mengatakan, Pertamina siap menyesuaikan produksi solar sesuai kebutuhan nasional.

Namun, rencana penghentian impor ini memicu kekhawatiran pelaku usaha SPBU swasta.