Korea Selatan Bakal Perketat Pelacakan Kripto untuk Transfer di Bawah 1 Juta Won

Jakarta – Korea Selatan bersiap memperketat pengawasan transfer kripto di bawah 1 juta won. Hal ini sebagai upaya menutup celah semakin banyak dipakai untuk memindahkan dana ilegal tanpa memicu pemeriksaan identitas.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Selasa (30/12/2025), langkah ini akan memperluas apa yang disebut aturan perjalanan (travel rule) di Korea Selatan, yang saat ini terutama berlaku untuk transaksi yang lebih besar.

BACA JUGA:71 Miliarder di Bawah 40 Tahun, Separuh Kekayaan Datang dari AI

BACA JUGA:Nabung Kripto Kini Lebih Simpel, Fitur Baru Pintu Bantu Pemula Investasi Tanpa Ribet

BACA JUGA:Jepang Pangkas Pajak Kripto jadi 20%, Ini Ketentuannya

Rencana itu sedang ditinjau oleh otoritas keuangan setelah peluncuran gugus tugas yang dipimpin oleh Unit Intelijen Keuangan Korea atau the Korea Financial Intelligence Unit (FIU) untuk merevisi Undang-Undang tentang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu atau yang sering disebut sebagai Undang-Undang Khusus.

Regulator Mengalihkan Perhatian ke Pembayaran Kripto Kecil

Berdasarkan laporan media lokal, pejabat sedang memeriksa apakah  akan mewajibkan bursa untuk mengumpulkan dan membagikan informasi pengiriman dan penerima untuk semua transfer aset virtual, termasuk yang bernilai 1 juta won atau kurang.

Aturan perjalanan yang kadang-kadang digambarkan sebagai sistem nama asli untuk kripto mewajibkan bursa untuk memverifikasi dan mencatat detil pengguna seperti nama dan alamat dompet selama penyetoran dan penarikan.

Pihak berwenang telah menunjuk pada meningkatnya penggunaan “smurfing”, sebuah metode di mana sejumlah besar uang dipecah menjadi banyak transfer kecil untuk menghindari ambang batas pelaporan.

Transfer meski bernilai tinggi telah lama dipantau, pejabat percaya para pelaku kejahatan telah mengalihkan aktivitas mereka ke transaksi bernilai rendah untuk menghindari kontrol yang ada. Otoritas keuangan telah mengaitkan pola-pola ini dengan penghindaran pajak, perdagangan narkoba dan pergerakan dana ilegal ke luar negeri.

Pada 29 November, pertemuan pertama gugus tugas FIU yang dipimpin oleh Direktur Lee Hyeong-ju diadakan untuk merencanakan reformasi yang lebih luas.